Cerita Ketua KPU Tangkis Hoaks saat Pemilu dengan Libatkan BIN dan BSSN
Merdeka.com - Ketua KPU Arief Budiman menceritakan pengalamannya tentang pengaruh hoaks dengan kemajuan teknologi selama pemilu. Jika dulu menyerang sistem, belakangan menyerang individu yakni para penyelenggara pemilu.
Hal ini dituturkan Arief saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Mengukur dan Menganalisa Hoaks dan Ujaran Kebencian yang muncul saat dan setelah Pemilu 2019'.
"Saya sejak Pemilu Tahun 1999 sampai dengan tahun 2019, 20 tahun perjalanan pemilu kita, saya bersyukur jadi bagian langsung dari proses pemilu 20 tahun terakhir. Itu memang perkembangan luar biasa. Tahun 1999, ketika kami penyelenggara pemilu ingin memberikan data hasil pemilu dengan cepat itu kita mengirimnya lewat fax, ditulis rekap kirim via fax," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/8).
Tahun 2004, menurut dia, tak lagi menggunakan fax, sudah menggunakan scan meskipun tak sampai 100 persen data yang dimasukkan. Di mana saat itu sudah ada perang teknologi. Yakni serangan terhadap teknologi yang digunakan lembaga negara. "Saya ingat betul, web KPU, nama-nama buah. Tapi enggak ada orang yang mencaci maki," ingat Arief.
Di tahun 2009, serangan semakin kelihatan. Bahkan sistem teknologi KPU yang diserang, sehingga sulit mengirim data.
"Tahun 2014 itu, serangan tidak lagi hanya menyerang institusi tapi sudah mulai serang individunya. Kalau dulu serang hasil di web, tapi 2014 itu email anggota diserang. Email saya itu diserang," ungkap Arief.
Kemudian pada 2019, lebih melebar lagi. Bukan hanya menyerang institusi, web KPU, antar peserta pemilu juga banyak.
"Saling menyerang antar peserta pemilu pun meningkat, jadi spektrum lebih meluas, beragam dan persebaran meningkat sangat cepat dibandingkan pemilu sebelumnya. Problemnya, persebaran yang meningkat itu bukan hanya persebaran sesuatu yang positif, tapi juga sesuatu yang negatif," jelas Arief.
Karenanya, masih kata dia, peningkatan ini tak boleh dibiarkan. KPU, lanjutnya tak bisa sendiri dalam menanganinya.
"Makanya kami kalau ada sesuatu yang sudah agak bahaya, Kominfo kita langsung beritahu, Cyber Crime Mabes Polri kita beri tahu, BIN kita beritahu, BSSN kita beritahu. Kolaborasi kita mampu setidaknya meredam, melokalisir minimalisir persebaran," tutur Arief.
Dia pun menekankan, pihaknya tak ingin ada penyebaran informasi yang tak benar alias hoaks kembali terjadi. "Kita lakukan pencegahan supaya tidak apa persebaran. Karena di dunia yang seperti ini sulit menahan orang untuk membuat akun baru, kemudian menuliskan ide pikiran kemudian berdampak negatif. Kita mau ukur ujaran kebencian (dengan FGD hari ini)," pungkasnya. [bal]
Hal ini dituturkan Arief saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Mengukur dan Menganalisa Hoaks dan Ujaran Kebencian yang muncul saat dan setelah Pemilu 2019'.
"Saya sejak Pemilu Tahun 1999 sampai dengan tahun 2019, 20 tahun perjalanan pemilu kita, saya bersyukur jadi bagian langsung dari proses pemilu 20 tahun terakhir. Itu memang perkembangan luar biasa. Tahun 1999, ketika kami penyelenggara pemilu ingin memberikan data hasil pemilu dengan cepat itu kita mengirimnya lewat fax, ditulis rekap kirim via fax," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/8).
Tahun 2004, menurut dia, tak lagi menggunakan fax, sudah menggunakan scan meskipun tak sampai 100 persen data yang dimasukkan. Di mana saat itu sudah ada perang teknologi. Yakni serangan terhadap teknologi yang digunakan lembaga negara. "Saya ingat betul, web KPU, nama-nama buah. Tapi enggak ada orang yang mencaci maki," ingat Arief.
Di tahun 2009, serangan semakin kelihatan. Bahkan sistem teknologi KPU yang diserang, sehingga sulit mengirim data.
"Tahun 2014 itu, serangan tidak lagi hanya menyerang institusi tapi sudah mulai serang individunya. Kalau dulu serang hasil di web, tapi 2014 itu email anggota diserang. Email saya itu diserang," ungkap Arief.
Kemudian pada 2019, lebih melebar lagi. Bukan hanya menyerang institusi, web KPU, antar peserta pemilu juga banyak.
"Saling menyerang antar peserta pemilu pun meningkat, jadi spektrum lebih meluas, beragam dan persebaran meningkat sangat cepat dibandingkan pemilu sebelumnya. Problemnya, persebaran yang meningkat itu bukan hanya persebaran sesuatu yang positif, tapi juga sesuatu yang negatif," jelas Arief.
Karenanya, masih kata dia, peningkatan ini tak boleh dibiarkan. KPU, lanjutnya tak bisa sendiri dalam menanganinya.
"Makanya kami kalau ada sesuatu yang sudah agak bahaya, Kominfo kita langsung beritahu, Cyber Crime Mabes Polri kita beri tahu, BIN kita beritahu, BSSN kita beritahu. Kolaborasi kita mampu setidaknya meredam, melokalisir minimalisir persebaran," tutur Arief.
Dia pun menekankan, pihaknya tak ingin ada penyebaran informasi yang tak benar alias hoaks kembali terjadi. "Kita lakukan pencegahan supaya tidak apa persebaran. Karena di dunia yang seperti ini sulit menahan orang untuk membuat akun baru, kemudian menuliskan ide pikiran kemudian berdampak negatif. Kita mau ukur ujaran kebencian (dengan FGD hari ini)," pungkasnya. [bal]